MAKALAH
SEJARAH INDONESIA
PEMBEBASAN
IRIAN BARAT
Disusun Oleh :
1. Aidha
Nurlita Sari (02)
2. Dewi
Rahmawati (06)
3. Rina
Niswatul Ulla (23)
4. Siti
Nur Fatehah (25)
5. Tri
Kurnia Ningsih (27)
6. Vega
Yuli Herpradina (28)
DINAS
PENDIDIKAN
SMK
NEGERI 4 KENDAL
2015
Puji syukur kehadirat
Tuhan yang maha kuasa atas semua limpahan rahmat, inayah, taufik serta
hinayahnya hingga saya bisa merampungkan penyusunan makalah ini didalam wujud
ataupun berisi yang amat sederhana. semoga makalah ini bisa dipergunakan
sebagai di antara acuan, panduan ataupun dasar untuk pembaca didalam administrasi
pendidikan didalam profesi keguruan.
Harapan saya semoga
makalah ini menolong menambah pengetahuan serta pengalaman untuk beberapa
pembaca, hingga saya bisa melakukan perbaikan wujud ataupun isi makalah ini
hingga nantinya bisa tambah baik.
Makalah ini saya akui
ada banyak kekurangan dikarenakan pengalaman yang saya punyai amat kurang. oleh
kerena itu saya inginkan pada beberapa pembaca untuk berikan masukan-masukan
yang berbentuk membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Kendal,28
Oktober 2015
Penyusun
Pengembalian Irian
Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah indonesia sejak tahun 1950, yaitu
satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu perjanjian tersebut adalah belanda
akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan
kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh belanda.
Latar
belakang penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari bapak guru mata pelajaran Sejarah
Indonesia dan memberi ilmu tambahan kepada pembaca.
Kami menulis makalah
ini karena merupakan kewajiban saya untuk memenuhi salah satu tugas yang
diberikan oleh Bapak Guru mata pelajaran Sejarah Indonesia. Dan kami menulis
makalah ini tentunya untuk mendapatkan manfaat dari makalah ini.
·
Berdasarkan kesepakatan KMB tanggal 27
Desember 1949 dilaksanakan pengakuan kedaulatan negara Indonesia sebagai
Republik Indonesia Serikat (RIS).
·
Belanda mengingkari kesepakatan KMB
tentang penyelesaian masalah Irian Barat yang rencananya akan dilaksanakan 1
tahun setelah penyerahan kedaulatan.
·
Belanda justru memperkuat pertahanan
militernya dan menyebarkan isu anti-Indonesia terhadap penduduk Irian Barat.
1. Perjuangan
Diplomasi (perundingan)
a. Perjuangan
diplomasi dengan Belanda
Belanda
memasukkan Irian Barat sebagai bagaian wilayah kerajaannya sehingga perjuangan
diplomasi bilateral mengalami kegagalan.
b. Perjuangan
diplomasi di forum PBB
Indonesia
kalah suara dalam sidang umum PBB karena jumlah negara Asia-Afrika yang menjadi
angggta PBB belum sebanyak sekarang
c. Perjuangan
diplomasi di KAA
Melaksanakan
rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 Nov 1957.
2. Konfortasi
politik
a. Pembatalan
perjanjian KMB
Pembatalan
perjanjian KMB dilakukan secara sepihak oleh Indonesia berdasarkan UU No. 23
Tahun 1956 pada tanggal 3 Mei 1956.
b. Pembentukan
provinsi Irian Barat
Provinsi
Irian Barat dibentuk tanggal 17 Agustus 1956 oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo.Ibu
kota berada di Kota Soa Sui, Tidore, Maluku Utara dan sebagai Gubernur adalah
Zainal Abidin Syah dari Kesultanan Ternate.
c. Pemutusan
hubungan diplomatik dengan Belanda
Terjadi
pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul
“Jalannya Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun dari Langit.”
3. Konfrontasi
Ekonomi
Hasil rapat umum gerakan pembebasan
Irian Barat tanggal 2 Desember 1957 rakyat dan pemerintah melaksanakan aksi
konfrontasi sebagai berikut:
a) Mogok
masal para buruh yang kerja di perusahaan Belanda.
b) Melarang
beredarnya segala bentuk terbitan dan film yang berbahasa Belanda.
c) Pengambilalihan
(nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.
d) Memecat
warga negara Belanda yang bekerja di pemerintahan Indonesia.
e) Membentuk
Front Nasional Pembebasan Irian Barat.
Pemerintah
mengularkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 1957 tentang Pengambilalihan
(nasionalisasi) perusahaan milik Belanda di Indonesia.
Perusahaan
Belanda yang akan diambilalih yaitu: Perusahaan listrik Philips, Bank Escompto,
Percetakan de Unie, Nederlandsche Handel Maatschappij (Bank Dagang Negara),
serta perusahaan perkebunan dan pertambangan.
Melarang seluruh pesawat terbang KLM milik
Belanda untuk terbang dan mendarat di Indonesia.
4. Konfrontasi
bersenjata (militer)
a. Tri
Komando Rakyat (Trikora)
Latar
belakang Trikora adalah Belanda mencoba menjadikan masalah Irian Barat sebagai
masalah di forum PBB sebagai koloni yang akan dimerdekakan (dekolonisasi).
Presiden
Soekarno mencanagkan Tri Komando Rakyat
(Trikora) pada tanggal 19 Desember 1961 saat pidato rapat raksasa di Jogjakarta
dalam rangka pembebesan Irian Barat.
Isi
Trikora:
·
Gagalkan pembentukan negara boneka
bentukan Belanda
·
Kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah
Air Indonesia
·
Bersiaplah untuk mobilisasi umum
mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air Indonesia
b. Komando
Mandala
Komando
Mandala merupakan realisasi dari Trikora yang dibentuk oleh Presiden Soekarno
pada tanggal 2 Januari 1962 di Ujung
Pandang (Makasar).
Pasukan
Komando Mandala
Tugas
Komando Mandala:
1) Merencanakan
persiapan dan menyelenggarakan operasi militer dengan tujuan mengembalikan
Provinsi Irian Barat ke dalam kuasaan NKRI.
2) Mengembangkan
situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat, yakni:
Sesuai dengan
taraf-taraf perjuangan diplomasi.
Dilaksanakan
sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat secara de facto dan dapat
menciptakan daerah-daerah bebas atas unsur kekuasaan pemerintahan RI.
Panglima Komando
Mandala: Mayjend. Soeharto, wakil panglima I: Kol. (laut) Subono, wakil
panglima II: Kol. (udara) Leo Wattimena, dan kepala staff gabungan: Kol. Achmad
Tahir.
Tiga fase strategi
operasi militer Komando Mandala:
ü Fase
infltrasi: memasukkan 10 kompi tentara ke Provinsi Irian Barat samapi akhir
tahun 1962 dan mengajak raktyat irian Barat untuk ikut membebaskan wilayah :
o
Fak-fak dan Kaimana dengan operasi
banteng
o
Sorong dan Terminabuan dengan operasi
serigala
o
Marauke dengan operasi naga
o
Sorong, Kaimana, dan Marauke dengan
operasi jatayu
ü Fase
eksploitasi: serangan terbuka mulai tahun 1963 terhadap pangkalan militer musuh
dan semua pos pertahanan musuh yang penting.
o
Operasi serangan terbuka tersebut
dinamakan Operasi Jayawijaya dengan membentuk Angkatan Tugas Amfibi 17 yang
terdiri dari tujuh gugus tugas yang dipimpin oleh Kol. Sudomo, sedangkan
Angkatan Udara membentuk enam kesatuan tempur baru.
o
Operasi Jayawijaya belum sempat dimulai
karena padda tanggal 15 Agustus 1962 tercapai persetujuan perundingan antara RI
dan Belanda di markas Besar PBB. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1962 terjadi
genjatan senjata.
ü Fase
konsolidasi: menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat mulai
awal tahun 1964.
c. Peristiwa
Laut Aru
Pada
awal fase infiltrasi di Laut Aru (sebelah barat daya Irian Barat) terjadi
pertempuran antara tiga Motor Torpedo Boat (MTB) milik Indonesia dengan kapal
perusak dan fregat milik Belanda.
Pada
tanggal 12 Januari 1962 kesatuan patroli cepat yang dipimpin oleh Kapten
Wiratno melakukan patroli rutin di Laut Arafuru yang terdiri dari tiga buah MTB
yaitu:
MTB
Macan Tutul yang dikomandoi oleh Kapten Wiratno dan Komodor Yosafat Sudarso
(Yos Sudarso).
MTB
Harimau yang dikomandoi oleh Kolonel Sudomo.
MTB
Macan Kumbang yang dikomandoi pejabat lainnya.
MTB
KRI Macan Tutul
Pada tanggal 15 Januari
1962 rombongan patroli Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) tiba di Laut
Aru, secara tiba-tiba diserang oleh kapal perusak dan kapal fregat yang dipandu
oleh pesawat terbang Neptune dan Firefly milik Belanda.
MTB Macan Tutul yang
dikomdaoi oleh Yos Sudarso melakukan manufer, sehingga pihak Belanda hanya
memperhatikan MTB Macan Tutul dan KMB yang lain dapat meloloskan diri. Mendapat
serangan yang bertubi-tubi menyebabkan MTB Macan Tutul terbakar dan tenggelam
sehingga menggugurkan Kapten Wiratno, Yos Sudarso, dan beberapa awak kapal
menjadi pahlawan pembebasan Irian Barat.
1.
Persetujuan New York
Latar belakang: pertempuran terbuka
antara Indonesia dan Belanda untuk saling mempertahankan Irian Barat dapat
diketahui dunia internasional.
Diplomat Amerika Serikat Ellsworth
Bunker mengamati kesungguhan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat. Ia
mengajukan Rencana Bunker yang berisi:
·
Pemerintahan Irian Barat harus
diserahkan kepada Republik Indonesia.
·
Rakyat Irian Barat diberikan kebebasan
untuk memilih tetap berada dalam wilayah RI atau memisahkan diri.
·
Pelaksanaan penyerahan Irian Barat
diselesaikan dalam waktu dua tahun.
·
Diadakan masa pengalihan selama satu
tahun di bawah pemerintahan PBB untuk menghindari bentrok fisik dan pemulangan
militer dan pegawai Belanda.
Pada tanggal 15 Agustus
1962 di Markas PBB New York diadakan penandatangan perjanjian antara RI dan
Belanda menyelesaian masalah Irian barat yang dikenal dengan Perjanjian
New York yang berisi:
a) Belanda
menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan sementara PBB United Nations
Temporary Authority (UNTEA) dan penurunan bendera Belanda diganti dengan
bendera PBB selambat-lambatnya 1 Oktober 1962.
b) Tenaga-tenaga
dari Indonesia (sipil dan militer), putra-putri Irian Barat, dan sisa-sisa
pegawai Belanda yang masih diperlukan akan digunakan oleh pemerintahan
sementara PBB.
c) Pasukan
Indonesia yang sudah berada di Irian Barat diizinkan untuk tetap tingal di
Irian Barat, tetapi statusnya tetap di bawah pemerintahan sementara PBB.
d) Angkatan
perang Belanda akan dipulangkan berangsur-angsur dan yang belum dipulangkan
berada di bawah pengawasan PBB.
e) Diberlakukannya
lalu-lintas bebas antara irian Barat dengan wilayah Indonesia lainnya.
f) Pada
tanggal 31 desember 1962, bendera Indonesia mulai dikibarkan berdampingan
dengan bendera PBB.
g) Pemulangan
angota sipil dan militer Belanda harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal
1 mei 1963 dan secara remsi Indonesia menerima pemerintahan Irian Barat.
Sebagai tindak lanjut
Perjanjian New york, pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan
Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) sebelum akhir tahun 1969.
Pemerintahan sementara
PBB UNTEA pimpinan Jalal Abdoh dari Iran membentuk pasukan keamanan PBB United
nations Security Forces (UNSF). UNSF yang dipimpin oleh Brigjend. Said Uddin
Khaan dari Pakistan bertujuan untuk menjamin keamanan di Irian Barat.
2. Penyerahan
kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia
Penyerahan kekuasaan pemerintahan
secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru/Holandia
(Jayapura).
Komando Mandala dibubarkan pada
hari yang sama dengan tugas terakhir yaitu Operasi Wisnumurti yang bertujuan
untuk menyelenggarakan penyerahan kekuasaan pemerintahan Irian Barat dari UNTEA
kepada pemerintah RI.
3. Penentuan
Pendapat Rakyat Irian Barat (Papera)
Diselenggarakan tanggal 14 Juli – 4
agustus 1969 di bawah tanggung jawah pemerintah RI dengan tata cara:
·
Pelaksanaan Papera dilaksanakan dengan
musyawarah dan mufakat.
·
Pelaksanaan Papera dilaksanakan di
setiap kabupaten di Irian Barat.
·
Pembentukan Dewan Musyawarah Pepera
(DMP) dan utusan di setiap kabupaten.
·
Jumlah DMP sebanding dengan jumlah
penduduk di masing-masing kabupaten.
·
Setiap 750 jiwa memiliki 1 orang wakil
DMP atau setiap kabupaten memiliki minimum 75 orang dan maksimum 175 orang
anggota DMP.
Penentuan pendapat
rakyat (Papera) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
Tahap I: Konsultasi
tata cara penyelenggaraan Papera dengan dewan kabupaten di Kota Jayapura
tanggal 24 Maret 1969.
Tahap II: Pemilihan
Dewan Musyawarah Papera (DMP) yang berakhir Juni 1969.
Tahap III: Melaksanaka
Papera mulai dari Kabupaten Marauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di
Jayapura.
DMP dengan suara bulat
memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.
Hasil Papera dibawa
oleh utusan Duata Besar PBB Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan dalam
Sidang Umum PBB ke-24 pada tanggal 29 November 1969.
Sidang Umum PBB ke-24 menyetujui resolusi Belanda,
Malaysia, Thailand, Belgia, Luksemburg, dan Indonesia tentang harapan agar
Sidang Umum PBB menerima hasil-hasil papera sesuai dengan perjanjian New York.
Kebangsaan
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas suatu bangsa mulai dari
semangat membela bangsa, sikap cinta akan tanah air hingga ideology yang hidup
dalam suatu bangsa. Dalam kebangsaan terdapat semangat kebangsaan dan
nilai-nilai kebangsaan yang baik dan
berharga. Sikap kebangsaan dan wawasan kebangsaan pasti dimiliki oleh
setiap orang dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya.
Secara realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan
tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh.
Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang
dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam
kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya. Sikap kebangsaan di
setiap Negara belum tentu sama bahkan
sikap kebangsaan dalam satu Negara saja terkadang berubah secara perlahan
seiring berjalannya waktu. Rasa kebangsanaan adalah kesadaran berbangsa, yakni
rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh
dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta
kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa
kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan,
yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki
cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham
kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Rasa
kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang
mempersatukan dan memberi dasar keberadaan
